Minggu, 05 April 2015

Denny Indrayana Adu Mulut Dengan Penyidik

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana akhirnya selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan korupsi proyek Payment Gateway atau layanan pasport online di Kementerian Hukum dan HAM. Denny diperiksa hampir 4 jam.

Kuasa hukum Denny, Defrizal Djamaris mengatakan lamanya pemeriksaan karena adanya perdebatan alot antara penyidik dengan kliennya. Insiden adu mulut mewarnai pemeriksaan. Denny tegas menginginkan pemeriksaan dirinya harus didampingi kuasa hukum. 

"Alasan nggak boleh masuk ada aturan Kabareskrim. Kita ingin menghadap sama Kabareskrim, katanya jawabannya akan sama. Lama di situ kita negosiasi penyidik biar kita bisa dampingi," kata Defrizal di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Akhirnya menurut Defrizal, kliennya pun mengalah dan bersedia diperiksa. Namun dari pengakuan Denny, kliennya hanya menjawab 2 pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang disiapkan penyidik.

"Jadi 2 jam berdebat dan 2 jam diperiksa. Denny bilang pertanyaan identitas dan pertanyaan kedua mengerti nggak saudara dipanggil. Di pertanyaan kedua, Denny bilang saya mau diperiksa penyidik kalau ada didampingi pengacara. Sementara ada 2 pertanyaan di situ klien kami berhenti," beber Defrizal.

Sementara itu, Denny pun mengamini perihal bahwa dirinya tidak didampingi pengacara saat diperiksa. Sebenarnya ia siap untuk memberikan keterangan dan penjelasan seluas-luasnya tapi alangkah baiknya dirinya didampingi kuasa hukum.

"Kalau diminta saksi saya siap memberi keterangan, mohon forumnya juga diberi kesempatan untuk saya didampingi kuasa hukum," tandas Denny

Sabtu, 04 April 2015

Sangat Disayangkan Kejadian Deni Indrayana

Penyelidikan perkara dugaan korupsi proyek Paymen Gateway di Kementerian Hukum dan HAM menemukan titik terang. Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri Kombes Pol Rikwanto menilai unsur pidananya sangat kuat dalam kasus tersebut, yaitu masuk dalam UU Tipikor. 

Hal itu disampaikan Rikwanto ‎dalam Talkshow Bincang Senator bersama Liputan6.combertema 'ISIS dan Upaya Deradikalisme' di Brewerkz Restaurant & Bar, Senayan City, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 22 Maret 2015.

"Jadi kalau sudah pemeriksaan lebih dari 20 saksi dan memang mengarah pada pasal yang dituduhkan, bukan tidak mungkin bisa menjadi tersangka," kata Rikwanto.

Menurut Rikwanto, kesalahan yang diduga dilakukan mantan Wamenkumham Denny itu terkait pengelolaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Denny diduga memarkirkan sejumlah uang yang didapat dari Paymen Gateway atau jasa layanan elektronik penerbitan paspor.

"Kita lihat aturannya. Kalau PNBP itu kan langsung ke bank yang ditunjuk menkeu, tak boleh parkir di mana-mana dan juga tidak boleh ada kelebihan bayar dari kegiatan itu," ujar Rikwanto.

Namun, dia mengku belum bisa menjelaskan berapa nilai dari kerugian keuangan negara. Menurut dia, saat ini Polri masih menunggu pihak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk menghitungnya. 

"(Sekarang) BPK melakukan investigasi (kerugian negara) kami masih menunggu," tandas Rikwanto.

Payment gateway merupakan layanan jasa elektronik penerbitan paspor yang mulai diluncurkan Juli 2014. Belum lama diluncurkan, Kementerian Keuangan merespons layanan tersebut belum berizin. Layanan itu ada saat Denny Indrayana menjabat sebagai Wamenkum HAM.

Mantan Wamenkum HAM Denny Indrayana dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Andi Syamsul Bahri, Selasa 10 Januari 2015, yang tertuang dalam LP/166/2015/Bareskrim.

Namun Denny membantah tudingan tersebut. Dia mengatakan, tidak ada kerugian negara dalam proyek tersebut. Sebab, menurut dia, berdasarkan hasil audit BPK yang dikeluarkan pada 31 Desember 2014, nilai pengeluaran dan pemasukan sama dengan total Rp 32,4 miliar.

"Sudah ada laporan BPK Desember lalu yang mengatakan negara menerima uang Rp 32,4 miliar. Itu bukan kerugian negara," ucap Denny pada 12 Maret 2015

Jumat, 03 April 2015

Denny Indrayana Siapkan Bukti Tak Korupsi

Pihak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri telah menetapkan Denny Indrayana sebagai tersangka atas kasus payment gateaway saat menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM.

Menanggapi hal itu, kuasa hukum Denny, Heru Widodo mengatakan kliennya siap menjalani pemeriksaan. Dia juga memastikan telah mengantongi sejumlah bukti bahwa kliennya itu tidak tersangkut korupsi.

"Kita sudah ada bukti nontulen dan clear bahwa apa yang dilakukan pak Denny tidak melakukan gratifikasi, tidak ada korupsi," ujar Heru saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Selasa (24/3/2015).

Kata sang pengacara, apa yang terjadi sebenarnya adalah belum adanya sinkronisasi dengan pihak Kementerian Keuangan terkait dugaan korupsi yang dilakukan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut.

"Kalau kami menilai kriminalisasi dan ada rekayasa di mana kasus (yang menjerat Denny) adalah sebuah proses inovasi (Kementerian) tapi dibawa ke ranah pidana. Katanya (kasus ini) tidak sesuai dengan Kemenkeu. Belum ada sikronisasi program elektronik. Hal ini belum berjalan karena belum adanya terkoneksi saja,"jelasnya.

Sebelumnya, Mantan Wamenkumham Denny Indrayana dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Andi Syamsul Bahri, Selasa 10 Januari 2015, yang tertuang dalam LP/166/2015/Bareskrim.

Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol Anton Charliyan kemudian mengatakan Denny Indrayana merupakan salah satu calon tersangka. "Pak Denny sebagai calon tersangka," ujar Anton di Mabes Polri, Kamis 19 Maret 2015.

Payment gateway merupakan layanan jasa elektronik penerbitan paspor yang mulai diluncurkan Juli 2014. Belum lama diluncurkan, Kementerian Keuangan merespons layanan tersebut belum berizin. Layanan itu ada saat Denny Indrayana menjabat sebagai Wamenkumham.

Namun Denny membantah tudingan tersebut. Dia mengatakan, tidak ada kerugian negara dalam proyek tersebut. Sebab, menurut dia, berdasarkan hasil audit BPK yang dikeluarkan pada 31 Desember 2014, nilai pengeluaran dan pemasukan sama, dengan total Rp 32,4 miliar.

"Sudah ada laporan BPK Desember lalu yang mengatakan negara menerima uang Rp 32,4 miliar. Itu bukan kerugian negara," ucap Denny Indrayana pada Kamis 12 Maret 2015

Kamis, 02 April 2015

Denny Indrayana Merasa Dikriminalisaikan Jadi Tersangka

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana merasa penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan implementasi/pelaksanaan "Payment Gateway" pada Kemenkumham tahun anggaran 2014 adalah kriminalisasi.

"Beliau merasa dikriminalisasi lah," kata pengacara Denny, Defrizal yang dihubungi melalui telepon di Jakarta pada Rabu (24/3/2015) malam.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim Polri) menetapkan Denny sebagai tersangka setelah sebelumnya pernah memeriksa Denny saat kasus itu masih di tingkat penyelidikan. Menurut Defrizal, Denny siap menghadapi tuduhan yang disangkakan kepadanya tersebut.

"Beliau sangat siap hadapi ini karena beliau merasa tidak ada yang salah dengan program ini," tambah Defrizal.

Bareskrim juga melayangkan surat panggilan sebagai tersangka kepada Denny pada Jumat, 27 Maret 2015.

"Pak Denny malam ini terima surat panggilan sebagai tersangka untuk diperiksa hari Jumat. Tapi kami belum tahu (akan datang atau tidak). Kita baru terima surat jadi mau konsultasikan dengan pengacara dulu," ungkap Defrizal.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tersebut dikenakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 dan Pasal 23 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 199 jo pasal 421 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, maupun setiap orang yang penyalahgunaan kewenangan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp 1 miliar.

Denny pada Jumat nanti diwajibkan untuk menemui Komisaris Besar (Kombes) Pol Djoko Poerwanto yang menjabat sebagai Kasubdit II di Bareskrim Polri.

Sebelumnya Kadivhumas Polri Brigjen Anton Charliyan menyatakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan ada indikasi kerugian negara sebesar Rp  32 miliar dari pengadaan proyek tersebut. Selain itu didapati pula adanya pungutan liar senilai Rp 605 juta.

Penyelidikan Polri bermula dari laporan BPK pada Desember 2014. Kemudian pada 10 Februari 2015, Bareskrim Polri menerima laporan Andi Syamsul Bahri atas dugaan keterlibatan Denny Indrayana dalam kasus korupsi ketika masih menjabat sebagai wamenkumham. Polri juga sudah memeriksa belasan saksi dalam penyidikan, termasuk di antaranya mantan Menkumham Amir Syamsuddin.

Rabu, 01 April 2015

Sebab Sebab Perempuan Sulit Hamil


Banyak pasangan yang sudah menikah, tapi tak kunjung juga dikaruniai momongan. Dan hal ini tentu sangat mengganggu kehidupan rumah tangganya, karena tentu akan dianggap sebagai pasangan yang mandul. Dan sangat kasihan sekali pasangan yang mendapatkan predikat seperti ini, seolah tidak ada hasil karya dari pernikahan itu.
Di bawah ini adalah beberapa penyebab perempuan sulit hamil:
1.  Menoupause Dini
Terjadinya kekurangan atau hilangnya menstruasi ditandai dengan folikel ovarium sebelum wanita memasuki usia 40 tahun.
2.  Kerusakan Pada Saluran Telur
Penyumbatan atau adanya jaringan perut yang disebabkan karena meradangnya saluran tuba sehingga mempengaruhi kesuburan.
Cara Cepat Hamil Istri Mandul                                Caracepat hamil dan Tips Hamil
3.  Sindrom Ovarium Polikistik
Merupakan kondisi yang mengakibatkan terjadinya produksi hormon androgen dan salah satu penyebab terjadinya gangguan kesuburan pada kemandulan wanit. Ketidakseimbangan ini yang akan mengakibatkan bermasalah dengan ovulasi, dan terganggunya siklus datang bulan.
4.  Endometriosis
Jaringan rahim yang tumbuh di bagian luar rahim sehingga mempengaruhi indung telur, saluran telur, telur, rahim dan juga fungsi sperma.
5.  Ovarium jaringan parut
Kerusakan fisik pada ovarium dapat mempengaruhi ovulasi wanita, kerusakan ini dapat disebabkan pembedahan akibat terjadinya kista ovararium.
6.  Adhesi Pelvis
Jaringan perut akibat terjadinya operasi panggul, usus buntu akan mengganggu kesuburan yang mengubah struktur saluran tuba dan mengalami perjalanan yang sulit pada telur wanita. Sehingga seringkali mengakibatkan gangguan pada kesuburan wanita akibat perjalanan melalui saluran yang terhambat.
7.  Masalah Tiroid

Hipertitodisme kondisi ini dikarenakan adanya kelenjar tiroid abnormal yang terlalu aktif, sedangkan tiroid hipotorodisme merupakan kondisi dikarenakan tiroid tidak aktif, kedua kondisi tersebut dapat menyebabkan masalah kesuburan pada wanita.
8.  Pengobatan Kanker
Ketika sedang menjalani radioterapi maka pengobatan kanker dapat mengganggu dan mengakibatkan sistem reproduksi pria atau wanita terganggu. Penelitian ini menunjukkan adanya penurunan pada kesuburan wanita disebabkan karena efek samping dari radiasi. Meskipun demikian kondisi ini akan tergantung pada bagian tubuh yang terpapar sinar.
9.  Gaya Hidup
Kebiasaan dengan gaya hidup yang tidak sehat dapat mempengaruhi kesuburan: salah satunya ketika anda adalah pecandu rokok, /makanan cepat saji yang banyak mengandung lemak tidak sehat. Perhatikan pula konsumsi obat-obatan yang dapat menyebabkan gangguan kesuburan, usahakan konsultasikan dengan dokter untuk pencegahan obat obatan tertentu. 
10.  Usia
Terakhir, usia akan mempengaruhi kesuburan, wanita yang memiliki usia lebih dari 40 tahun akan memiliki jumlah sel telur kurang sehat dan lebih rendah sehingga apabila mengalami kehamilan di usia ini akan beresiko keguguran yang lebih tinggi. Makanya ini harus diperhatikan juga.


Denny Indrayana Didampingi 40 Pengacara

Mantan wakil menteri hukum dan HAM Denny Indrayana telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Payment Gateway, yakni layanan jasa elektronik penerbitan paspor. Program ini mulai diluncurkan Juli 2014. Denny mengaku siap memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa.

"Insya Allah siap karena kami dan seluruh keluarga sudah menyadari ada konsekuensinya melakukan perjuangan Indonesia menjadi lebih bersih. Menjadi Indonesia anti korupsi," ujar Denny di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (25/3/2015).

Denny ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 27 Maret 2015. Status barunya itu diumumkan Mabes Polri Selasa malam, 24 Maret 2015. Banyak yang menilai penetapan status tersangka ini terbilang cepat. Namun Denny tak mau menanggapinya. Menurut dia, penetapan tersangka ini bagian dari perjuangan Indonesia yang lebih baik.

Denny menjadi tersangka terkait kasus Payment Gateway. Padahal, kata Denny, dia membuat program Payment Gateway agar layanan pembuatan paspor bebas pungli dan membantu mempermudah layanan tersebut.

"Prosesnya (proses hukum) saya tidak dalam kapasitas mengomentari itu. Saya jalani saja, yang penting yang kami lakukan di Kemenkumham adalah perbaikan pelayanan publik. Saya meyakini khalayak publik bisa menilai ini," papar Denny.

Denny menyebut, ada puluhan kuasa hukum yang akan mendampinginya menghadapi kasus ini. Kuasa hukum tersebut, ungkap Denny, berasal dari beberapa element seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan UGM. 

"Biasa standar koordinasi. Kemarin sekitar 40-an. Ada dari kuasa hukum Pak Bibit LBH, ada teman teman hukum UGM. Yang penting juga ada dari PKBH UGM," ucap Denny.

Payment Gateway dipermasalahkan karena menurut Kementerian Keuangan belum mengantongi izin. Denny Indrayana dilaporkan karena dianggap terlibat dalam program tersebut. Dia dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Andi Syamsul
Bahri, Selasa 10 Januari 2015, yang tertuang dalam LP/166/2015/Bareskrim.

Untuk membela diri, Denny menegaskan, tidak ada kerugian negara dalam proyek tersebut. Sebab, berdasarkan hasil audit
BPK yang dikeluarkan pada 31 Desember 2014, nilai pengeluaran dan pemasukan sama dengan total Rp 32,4 miliar. "Semua duitnya juga sudah langsung masuk ke negara," ungkap Denny